Sukoharjo, 8 Juni 2025 — Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) resmi mengumumkan bahwa proyek pelebaran jalan di perlintasan sebidang kereta api (KA) Mayang, Kecamatan Gatak, saat ini telah memasuki tahapan lelang. Proyek strategis ini memiliki pagu anggaran atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp 1,4 miliar.
Langkah ini diambil sebagai solusi konkret terhadap persoalan kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi, terutama ketika palang pintu kereta tertutup akibat kereta api melintas. Kondisi ini selama ini dinilai sangat mengganggu aktivitas warga dan arus kendaraan dari dan menuju kawasan Gatak dan sekitarnya.
Kepala DPUPR Sukoharjo, Bowo Sutopo Dwi Atmojo, menyampaikan bahwa proyek ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Sukoharjo untuk menata dan meningkatkan infrastruktur transportasi lokal. Selain memperlancar arus lalu lintas, proyek ini juga menjadi bagian dari sinkronisasi penataan kawasan perlintasan yang berada di bawah kewenangan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
> "Proyek ini menjadi upaya strategis dalam mengurangi kemacetan di sekitar perlintasan Mayang. Kami terus berkoordinasi dengan pihak KAI agar penataan kawasan perlintasan dapat dilakukan sesuai regulasi dan standar keselamatan," ujar Bowo dalam keterangannya.
Menurut DPUPR, pekerjaan konstruksi akan difokuskan pada pelebaran jalan di kedua sisi perlintasan, termasuk penambahan struktur pengaman, trotoar, drainase, dan peningkatan kualitas permukaan jalan. Setelah proses lelang rampung, proyek dijadwalkan mulai dikerjakan pada pertengahan tahun 2025, dengan target penyelesaian selama 4 bulan kerja.
Pelebaran jalan ini juga diharapkan dapat mendukung mobilitas logistik dan akses warga, terutama yang melintasi jalur penghubung antara kawasan Gatak dan wilayah perkotaan Sukoharjo.
Masyarakat setempat menyambut baik rencana tersebut, mengingat kemacetan yang kerap terjadi selama ini telah menjadi keluhan utama pengguna jalan. Dengan adanya proyek ini, Pemkab Sukoharjo berharap bisa menghadirkan akses transportasi yang lebih lancar, aman, dan efisien.
Pemkab juga membuka ruang partisipasi publik untuk memberi masukan maupun laporan selama proyek berlangsung, demi menjamin keterbukaan dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini.
